Berkat BPJS, Orang Miskin (Tidak) Dilarang Sakit






"Mbak, Hudi di ruang gawat darurat rumah sakit. Pingsan di kamarnya. Kita bawa ke rumah sakit tapi udah beberapa jam ngga diapa-apain, nunggu jaminan”. Hudi yang dimaksud adalah adik bungsu saya.
Diketemukan pingsan di kamar kostnya di Jatinangor oleh teman-temannya yang segera membawanya ke rumah sakit terdekat yang jaraknya kurang lebih 10 km. Sayang, teman-teman Hudi terkendala uang jaminan, hingga salah seorang dari mereka teringat nomor telepon saya. Saya datang sangat terlambat. Walau bagian kepalanya sempat dioperasi untuk mengeluarkan sejumlah cairan, nyawa Hudi tidak tertolong.
Kejadian yang berlangsung pada tahun 1993 itu sering menghantui. Bagaimana jika terjadi lagi? Dan memang beberapa kali mengalami ketakutan ketika anak sakit panas selama berhari-hari, sementara uang ditangan hanya cukup untuk berobat ke klinik terdekat. Sering berpikir, ah andaikan ada jaminan kesehatan yang dimiliki setiap warganegara Indonesia. Tidak terbatas pada sekelompok orang secara eksklusif seperti waktu itu. Dananya bisa berasal dari penyisihan penghasilan per bulan. Jangan terlalu besar agar tidak memberatkan. Yang penting harus ada dan mudah menunjukkannya pada pihak rumah sakit.
Semua bisa sakit, tak mengenal usia, kelas sosial, jenis pekerjaan dan jenjang jabatan. Sayangnya ketika badan sehat, manusia sering terlena, menunda menyisihkan penghasilannya untuk anggaran kesehatan. Melupakan bahwa uang ibarat air yang mengalir dari telapak tangan. Sekuat apapun digenggam, ia akan mengalir dari sela-sela jari. Sangat apes ketika saldo tabungan kosong, tiba-tiba salah seorang anggota keluarga sakit parah. Sehingga apa boleh buat harta benda yang dimiliki terpaksa dijual, termasuk rumah yang sedang dihuni.
Ah andaikan ada lembaga pengelola biaya kesehatan bagi masyarakat. Yang menerima dan menyimpan hasil penyisihan penghasilan dari setiap keluarga, untuk kemudian menyalurkannya tatkala perlu. Karena faktanya setiap keluarga produktif mampu menganggarkan cadangan bagi kesehatan.
Seorang supir angkutan umum berceritera bahwa setiap hari dia harus mengeluarkan uang jajan untuk kedua buah hatinya sebesar Rp 15.000 per anak. Jika dia mampu mengeluarkan biaya jajan yang notabene bukan pengeluaran primer, tentunya dia bisa menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga.
Harapan saya terkabul pada tahun 2014 dengan diluncurkannya jaminan kesehatan nasional melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Setiap warganegara di setiap lapisan masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan, dengan “hanya” membayar iuran.
Mengapa “hanya”? Karena seperti kisah supir angkutan umum di atas, sebetulnya setiap warga masyarakat bisa menyisihkan penghasilannya untuk kebutuhan mereka yang teramat penting yaitu kesehatan. Dan jumlah iuran yang disetor sebetulnya sangat kecil dibanding pengeluaran lainnya, terlebih yang bersangkutan bisa menerima layanan kesehatan sangat besar.
Diluar ekspektasi peserta BPJS Kesehatan menerima semua layanan kesehatan meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif. Contohnya, selain pengobatan umum, peserta bisa menikmati layanan imunisasi dasar, pembersihan karang gigi dan pembuatan protesa gigi/gigi palsu. Layanan pembersihan karang gigi diberikan dengan pertimbangan karang gigi bisa menyebabkan radang gusi, gigi goyah bahkan gigi lepas. Sedangkan protesa gigi/gigi palsu dibutuhkan lansia yang kehilangan giginya agar bisa menjalankan aktivitas secara normal.
Konsul ke dokter spesialis juga merupakan layanan kesehatan yang diterima peserta BPJS Kesehatan. Layanan ini sangat membantu karena kondisi saya sekarang tak memungkinkan untuk berobat ke dokter spesialis, sementara tanpa obat, penyakit saya akan kambuh dan menghalangi rutinitas kerja.
Berbekal surat rujukan (yang ternyata telah diterbitkan secara online) yang diberikan oleh dokter umum di puskesmas yang ditunjuk, saya mendatangi rumah sakit swasta tempat dokter ahli berpraktek dan mendapat pelayanan yang sama seperti ketika harus membayar langsung dari kocek pribadi.
Bukan itu saja, seorang teman berkisah bahwa adik iparnya menderita kanker . harta benda yang dimiliki jelas tak mungkin menutup semua tagihan rumah sakit, tapi berkat kepesertaan BPJS Kesehatan pasien bisa pulang tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.
Berbagai keberhasilan yang diraih BPJS Kesehatan membuat banyak perusahaan swasta mengalihkan anggaran kesehatan pegawainya ke BPJS Kesehatan. Rasa aman dana kesehatan dikelola lembaga nirlaba yang ditunjuk pemerintah, menjadi penyebabnya. Juga nyaman karena uang yang disetor murni digunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat, tidak diputar dulu dalam sektor bisnis lain sehingga terbebas rasa was-was jika merugi/bangkrut.
Keberhasilan BPJS Kesehatan sangat berkaitan dengan penerapan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Kebiasaan bergotong royong tercermin dalam perilaku sehari-hari. Jika tempo dulu masyarakat Indonesia bersama-sama membangun rumah kerabatnya, kini semangat gotong royong spontan timbul ketika anggota masyarakat lain mengalami kemalangan. Koin Peduli Prita yang dikumpulkan untuk Prita Mulyasari contohnya. Juga untuk Darsem, TKI yang akhirnya lolos dari hukuman pancung. Dan yang terkini adalah aksi netizen mengumpulkan sumbangan untuk pemilik warung, ibu Saeni di Serang Banten. Kejadian tersebut merupakan gotong royong spontan, sedangkan BPJS Kesehatan mengelola dana masyarakat secara kontinyu untuk menjamin Indonesia sehat.
Bukankah setiap anggota masyarakat membutuhkan anggota masyarakat lainnya agar tetap sehat. Orang tua murid misalnya, membutuhkan seorang guru yang sehat agar kegiatan ajar- mengajar di sekolah berlangsung lancar. Seorang pemilik pabrik mengharap kesehatan bagi pegawainya agar proses produksi berjalan lancar. Begitu seterusnya.
Agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat, iuran kesehatan yang mereka simpan setiap bulannya digunakan untuk menolong yang sakit, apakah itu si murid, orang tua murid, guru, pemilik pabrik atau pegawainya. Bahkan lintas masyarakat, tidak pandang status sosial, jabatan dan kelas ekonomi, semua membutuhkan kesehatan prima untuk menjalankan aktivitas keseharian.Dalam hal ini BPJS bertindak selaku operator yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola biaya kesehatan yang disetor masyarakat dan dari APBN untuk membiayai warga miskin yang tidak mampu menyisihkan dana bagi kesehatannya.
Banyak masyarakat tidak mampu tertolong dengan adanya program jaminan kesehatan. Pada tahun 2014 tercatat sebagian besar peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah atau pekerja informal yang berjumlah lebih dari 9 juta jiwa yang sebelumnya kesulitan untuk mendapat akses kesehatan.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat, program jaminan kesehatan nasional (JKN) berkontribusi positif pada perekonomian nasional. Menurut Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), selama 2014 JKN menyumbang Rp 18,6 triliun bagi ekonomi Indonesia. Jumlah tersebut berasal dari peningkatan layanan kesehatan Rp 4,4 triliun, kenaikan pendapatan industri farmasi Rp 1,7 triliun, penambahan lapangan pekerjaan sektor kesehatan Rp 4,2 triliun dan pembangunan rumah sakit Rp 8,36 triliun. Sungguh tak terduga. Menjadi peserta BPJS Kesehatan yang disiplin membayar iuran ternyata tidak hanya menjamin kesehatan diri sendiri serta keluarga tetapi juga membantu sesama warga yang membutuhkan. Mewujudkan Indonesia Sehat berarti turut serta menghapus lelucon: “Orang Miskin Dilarang Sakit” di bumi Indonesia. Karena dibutuhkan warga masyarakat yang sehat dalam membangun Indonesia. Sehat fisik serta psikis. Esensi Indonesia sejahtera dan makmur yang sesungguhnya. Sumber data: www.beritasatu.com



Comments

Wadiyo said…
sangat membantu ya,
namun lebih baik jaga kesehatan agar tidak sakit ya
terima kasih info-nya